Pada pertengahan bulan Desember 2019 ini banyak informasi yang menjadi perhatian saya sebagai Owner Digital Agency. Karena sudah keluar PP 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

Nah ada beberapa poin yang diatur dalam PP No 80 Tahun 2019 yaitu perizinan usaha. Para pelaku usaha wajib memiliki izin usaha. Pelaku Usaha PMSE sendiri terbagi atas pedagang, penyelenggara melalui sistem elektronik (PPMSE), dan penyedia sarana perantara (PSP).

Pedagang adalah pelaku usaha yang memanfaatkan sarana berdagang daring yang disediakan oleh PPMSE, PPMSE adalah pelaku usaha yang menyediakan sarana untuk berdagang online, sedangkan PSP adalah pelaku usaha yang hanya menyediakan sarana komunikasi elektronik dan berfungsi sebagai perantara dalam Komunikasi Elektronik antara pengirim dengan penerima.

Karena saya lebih concern sebagai PSP maka point berikut yang “penting“.

PSP yang menyediakan sarana berdagang daring wajib memiliki izin usaha di bidang perdagangan melalui sistem elektronik dengan menggunakan KBLI 63122 Portal Web dan/atau Platform Digital dengan tujuan komersial

Sehingga Raja Kreatif pun wajib memasukkan KBLI 63122 dalam izin usahanya. Dan alahamdulillah kami sudah mencakup itu. Kemudian ada beberapa Concern lain dalam penyelenggaraannya yang saya bagi menjadi sesuai dengan Bab / Pasal Utamanya, semoga teman – teman para agency digital juga memenuhi persyaratan ini agar tertib.


BAB 1
Ketentuan Umum

  • Pada umumnya hanya membahas istilah istilah yang akan dipergunakan dalam PP ini.

BAB 2
Lingkup Pengaturan dan Prinsip Perdagangan Melalui Sistem Elektronik

  • Dalam PP ini mengatur mengenai Pihak , Persyaratan, Penyelenggaraan, Kewajiban Pelaku Usaha, Bukti Transaksi, Iklan Elektronik, Penawaran dan Proses secara Elktronik, Kontrak Elektronik, Perlindungan Data Pribadi, Pembayaran, Pengiriman Barang dan Jasa, Penukaran atau Pembatalan Transaksi, Penyelesaian Sengketa, Pembinaan dan Pengawasan.
  • Kemudian dibahas juga bahwa harus menjunjung tinggi prinsip itikad baik, kehati-hatian, transparansi, keterpercayaan, akuntanbilitas, keseimbangan, adil dan sehat.

BAB 3
Pihak yang Melakukan Perdagangan Melalui Sistem Elektronik

  • Pelaku Usaha pada PMSE meliputi:
    • Pelaku Usaha Dalam Negeri yang meliputi:
      • Pedagang dalam negeri;
      • PPMSE dalam negeri; dan
      • Penyelenggara Sarana Perantara dalam negeri;
    • Pelaku Usaha Luar Negeri yang meliputi:
      • Pedagang luar negeri;
      • PPMSE luar negeri; dan
      • Penyelenggara Sarana Perantara luar negeri.
  • Artinya Jika anda adalah Pedagang atau yang menjual jasa baik itu dalam negeri ataupun luar negeri dan Para penyedia jasa seperti hosting, domain, pembuatan website dimana sebagai Penyelenggara Sarana Perantara juga termasuk didalamnya.

BAB 4
Persyaratan Dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik

  • (Pasal 11) Setiap Pelaku Usaha yang melakukan PMSE wajib memenuhi persyaratan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  • (Pasal 13) Pelaku Usaha wajib memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur tentang identitas, dimana itu mencakup tentang :
    • Kebenaran dan keakuratan informasi;
    • Kesesuaian antara informasi iklan dan fisik Barang;
    • Kelayakan konsumsi Barang atau Jasa;
    • Legalitas Barang atau Jasa; dan
    • Kualitas, harga, dan aksesabilitas Barang atau Jasa

BAB 5
Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik

  • Intinya penyelenggara / Pelaku Usaha wajib memiliki izin usaha dalam melakukan kegiatan usaha PMSE

BAB 6
Kewajiban Pelaku Usaha Perdagangan Melalu Sistem Elektronik

  • (Pasal 21 ayat 1a ) Pelaku usaha wajib mengutamakan menggunakan nama domain tingkat tinggi indonesia (dot id) bagi Sistem Elektronik yang berbentuk Situs Internet.
  • (Pasal 22 ayat 4 ) Penyelenggara Sarana Perantara yang memberikan layanan komputer interaktif tidak bertanggungiawab dan tidak dapat dituntut atau digugat terhadap tindakannya dalam membatasi atau menghilangkan akses atas suatu konten jika:
    • tindakan tersebut merupakan tindakan sukarela yang dilakukan dengan dasar iktikad baik untuk membatasi akses atau ketersediaan materi yang menurut pengguna atau penyedia termasuk dalam lingkup konten informasi elektronik ilegal, tanpa harus melakukan pengujian mengenai perlindungannya secara hukum; atau
    • tindakan tersebut dilakukan untuk membatasi akses publik, tidak mengaktifkan, atau membuat menjadi tidak tersedia untuk dapat diakses baik oleh penyedia konten informasi itu atas analisa sendiri ataupun pihak lain.
  • (Pasal 25 ayat 1 ) PPMSE dalam negeri dan/atau PPMSE luar negeri wajib menyimpan:
    • Data dan informasi PMSE yang terkait dengan transaksi keuangan dalam jangka waktu paling singkat 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak data dan informasi diperoleh; dan
    • Data dan informasi PMSE yang tidak terkait dengan transaksi keuangan dalam jangka waktu paling singkat 5 (lima) tahun terhitung sejak data dan informasi diperoleh.
  • (Pasal 25 ayat 2 ) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, paling sedikit mengenai:
    • Pelanggan;
    • Penawaran Secara Elektronik dan Penerimaan Secara Elektronik;
    • Konfirmasi Elektronik;
    • Konfirmasi pembayaran;
    • Status pengiriman Barang;
    • Pengaduan dan sengketa Perdagangan;
    • Kontrak Elektronik; dan
    • Jenis Barang dan/atau Jasa yang diperdagangkan.
  • (Pasal 26) Pelaku Usaha wajib melindungi hak-hak Konsumen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan Konsumen dan mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang persaingan usaha.
  • (Pasal 27 ayat 1 ) Pelaku Usaha wajib menyediakan layanan pengaduan bagi Konsumen.
  • (pasal 27 ayat 2 ) Layanan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mencakup:
    • alamat dan nomor kontak pengaduan;
    • prosedur pengaduan Konsumen;
    • mekanisme tindak lanjut pengaduan;
    • petugas yang kompeten dalam memproses layanan pengaduan; dan
    • jangka waktu penyelesaian pengaduan.

BAB 7
BUKTI TRANSAKSI PERDAGANGAN MELALUI SISTEM ELEKTRONIK

  • Pelaku Usaha wajib menyediakan dan menyimpan bukti transaksi yang sah
  • Dalam hal peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang mempersyaratkan bahwa suatu perjanjian harus disimpan dalam bentuk yang original atau asli dengan berbasiskan suatu tulisan di atas media kertas, maka syarat tersebut dianggap telah terpenuhi oleh keberadaan bukti transaksi PMSE

BAB 8
IKLAN ELEKTRONIK

  • Pelaku Usaha dapat membuat dan/atau melakukan pengiriman Iklan Elektronik untuk kepentingan pemasaran atau promosi.
  • Iklan Elektronik dapat berbentuk:
    • tulisan;
    • suara;
    • gambar; atau
    • video
  • yang dibuat dan disebarluaskan kepada publik melalui berbagai macam sarana media elektronik dan/atau saluran Komunikasi Elektronik.
  • (Pasal 35 ) Setiap pihak yang membuat, menyediakan sarana, dan/atau menyebarluaskan lklan Elektronik wajib memastikan substansi atau materi Iklan Elektronik yang disampaikan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangundangan dan bertanggung jawab terhadap substansi atau materi Iklan Elektronik.

BAB 9
PENAWARAN SECARA ELEKTRONIK, PENERIMAAN SECARA ELEKTRONIK, DAN KONFIRMASI ELEKTRONIK

  • Penawaran Secara Elektronik harus memuat informasi paling sedikit:
    • spesifikasi Barang dan/atau Jasa;
    • harga Barang dan/atau Jasa yang ditawarkan;
    • persyaratan dalam kesepakatan;
    • mekanisme dan sistem pembayaran serta tenggang waktu pembayaran;
    • mekanisme dan sistem pengiriman Barang dan/atau Jasa;
    • risiko dan kondisi yang tidak diharapkan; dan
    • pembatasan pertanggungjawaban apabila risiko yang tidak diharapkan.
  • Penawaran Secara Elektronik Barang dan/atau Jasa dalam PMSE dapat dilakukan melalui:
    • surat tercatat;
    • email;
    • situs online;
    • media elektronik; atau
    • saluran Komunikasi Elektronik lainnya.

BAB 10
KONTRAK ELEKTRONIK

  • lnformasi dalam Kontrak Elektronik harus sesuai dengan penawaran dan memuat paling sedikit:
    • identitas para pihak;
    • spesifikasi Barang dan/atau Jasa yang disepakati;
    • legalitas Barang dan/atau Jasa;
    • nilai transaksi Perdagangan;
    • persyaratan dan jangka waktu pembayaran;
    • prosedur operasional pengiriman Barang dan/atau Jasa;
    • prosedur pengembalian Barang dan/atau Jasa dalam hal terjadi ketidaksesuaian antara Barang dan/atau Jasa yang diterima dengan yang diperjanjikan;
    • prosedur dalam hal terdapat pembatalan oleh para pihak; dan
    • pilihan hukum penyelesaian sengketa PMSE
  • Kontrak Elektronik dilarang mencantumkan klausula baku yang merugikan Konsumen sebagaimana diatur dalam Undang-Undang mengenai Perlindungan Konsumen.
  • Pelaku Usaha wajib menyediakan Kontrak Elektronik yang dapat diunduh dan/atau disimpan oleh Konsumen

BAB 11
PERLINDUNGAN TERHADAP DATA PRIBADI

  • Setiap data pribadi diberlakukan sebagai hak milik pribadi dari orang atau Pelaku Usaha yang bersangkutan
  • Pelaku Usaha wajib menyimpan data pribadi sesuai standar perlindungan data pribadi atau kelazirnan praktik bisnis yang berkembang.
  • Dalam hal pemilik data pribadi menyatakan keluar, berhenti berlangganan atau berhenti menggunakan jasa dan sarana PMSE, maka pemilik data pribadi berhak meminta Pelaku Usaha untuk menghapus seluruh data pribadi yang bersangkutan

BAB 12
PEMBAYARAN DALAM PERDAGANGAN MELALUI SISTEM ELEKTRONIK

  • Dalam PMSE, para pihak dapat melakukan pembayaran melalui Sistem Elektronik.
  • Setiap penyelenggaraan pembayaran melalui Sistem Elektronik harus mendapatkan izin dari instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang sistem pembayaran dan/atau perbankan
  • Dalam pelaksanaan penyelenggaraanpembayaran melalui Sistem Elektronik, PPMSE dalam negeri dan/atau PPMSE luar negeri dapat bekerjasama dengan penyelenggara jasa sistem pembayaran berdasarkan kerja sama
  • Penyelenggara jasa sistem pembayaran wajib mematuhi standar level keamanan Sistem Elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB 13
PEMBAYARAN DALAM PERDAGANGAN MELALUI SISTEM ELEKTRONIK

  • Dalam hal persetujuan pembelian Barang dan/atau Jasa melalui Sistem Elektronik telah dilakukan, pedagang wajib melakukan pengiriman Barang dan/atau Jasa kepada pembeli.
  • Pengiriman atas Barang Digital atau Jasa Digital dalam PMSE dianggap sah apabila Barang Digital atau Jasa Digital tersebut telah diterima secara penuh dan terbukti terpasang dengan baik dan/atau beroperasi sebagaimana mestinya sesuai dengan petunjuk penggunaan teknis yang berlaku untuk Barang Digital atau Jasa Digital yang dibeli atau disewa

BAB 14
PENUKARAN BARANG ATAU JASA DAN PEMBATALAN PEMBELIAN DALAM PERDAGANGAN MELALUI SISTEM ELEKTRONIK

  • Pedagang dalam negeri dan/atau Pedagang luar negeri dan PPMSE dalam negeri dan/atau PPMSE luar negeri wajib memberikan jangka waktu paling sedikit 2 (dua) hari kerja untuk penukaran Barang dan/atau Jasa, atau pembatalan pembelian, terhitung sejak Barang dan/atau Jasa diterima oleh Konsumen.
  • Setiap PPMSE dalam negeri dan/atau PPMSE luar negeri yang menerima pembayaran wajib memiliki atau menyediakan mekanisme yang dapat memastikan pengembalian dana Konsumen apabila terjadi pembatalan pembelian oleh Konsumen.

BAB 15
PENYELESAIAN SENGKETA DALAM PERDAGANGAN MELALUI SISTEM ELEKTRONIK

  • Dalam hal terjadi sengketa dalam PMSE, para pihak dapat menyelesaikan sengketa melalui pengadilan atau melalui mekanisme penyelesaian sengketa lainnya.

BAB 16
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

  • Menteri berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap PMSE.

BAB 17
SANKSI ADMINISTRATIF

  • Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dapat berupa:
    • peringatan tertulis;
    • dimasukkan dalam daftar prioritas pengawasan;
    • dimasukkan dalam daftar hitam;
    • pemblokiran sementara layanan PPMSE dalam negeri dan/atau PPMSE luar negeri oleh instansi terkait yang berwenang; dan/atau
    • pencabutan izin usaha.

BAB 18
KETENTUAN PERALIHAN

  • Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, Pelaku Usaha PMSE yang telah melakukan kegiatan Perdagangan Barang dan/atau Jasa sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini, wajib menyesuaikan dengan Peraturan Pemerintah ini dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Pemerintah ini berlaku.

Nah bagi saya mungkin itu ringkasan yang perlu untuk diperhatikan sebagai Agency dan Pelaku Usaha. Dimana perlu adanya sedikti perbaikan dan penerapan pada transaksi selanjutnya. Mengingat sudah ada peraturan yang mengaturnya.

Apabila ada hal hal yang kurang jelas atau ingin diperdebatkan, silahkan komentar pada kolom di bawah ini.

Terima Kasih

Tinggalkan Pesan

Scroll to Top